BATAM –Sidiksaiber] Operasi penindakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam kembali menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Batam belum juga surut. Dalam Operasi Cukai yang digelar selama 27–30 Juli 2026, petugas menyita sedikitnya 32.790 batang rokok ilegal dari berbagai merek dengan estimasi nilai barang sekitar Rp50,5 juta. Negara diperkirakan berhasil diselamatkan dari potensi kerugian penerimaan cukai sebesar Rp33,1 juta.
Di atas kertas, operasi tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen pemerintah menekan peredaran barang kena cukai ilegal. Namun, di balik angka penyitaan itu, muncul pertanyaan yang semakin keras disuarakan publik: mengapa yang berulang kali terlihat hanya tumpukan barang bukti, sementara sosok yang diduga mengendalikan jaringan peredarannya belum juga terungkap secara resmi?
Fenomena ini bukan terjadi sekali. Hampir setiap operasi besar menghasilkan ribuan bahkan puluhan ribu batang rokok ilegal yang diamankan. Barang disita, dipublikasikan, lalu dimusnahkan. Namun pola yang sama kembali terulang beberapa waktu kemudian.
Bagi sebagian masyarakat, kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa penindakan masih berputar pada hilir persoalan, yakni barang bukti, bukan pada hulu jaringan distribusi yang menjadi sumber utama peredaran rokok ilegal.
Dalam operasi terbaru itu, sejumlah merek yang diamankan disebut-sebut termasuk Manchester dan R7 Bold. Kedua merek tersebut sebelumnya juga beberapa kali muncul dalam pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok tanpa memenuhi ketentuan cukai.
Di ruang publik, termasuk berbagai pemberitaan media dan perbincangan masyarakat, kembali muncul penyebutan seseorang berinisial WL yang oleh sejumlah pihak diklaim diduga memiliki keterkaitan dengan peredaran kedua merek tersebut.
Namun hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Bea Cukai maupun aparat penegak hukum yang menetapkan WL sebagai tersangka ataupun menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas peredaran rokok ilegal tersebut. Dengan demikian, segala penyebutan mengenai inisial tersebut masih sebatas dugaan yang belum terbukti secara hukum.
Meski demikian, absennya penjelasan resmi mengenai perkembangan penyelidikan justru memunculkan ruang spekulasi yang semakin luas. Publik mempertanyakan apakah aparat telah menelusuri mata rantai distribusi hingga kepada pihak yang diduga menjadi pemasok, pemodal, atau pengendali jaringan.
Sejumlah pengamat menilai keberhasilan operasi pemberantasan rokok ilegal tidak cukup diukur dari banyaknya barang yang disita. Penegakan hukum akan memberikan efek jera apabila mampu membongkar keseluruhan ekosistem bisnis ilegal, mulai dari produsen, distributor, penyandang dana, hingga pihak yang menikmati keuntungan terbesar.
Tanpa pengungkapan aktor intelektual, penyitaan ribuan batang rokok dinilai hanya menyentuh permukaan persoalan. Barang memang habis dimusnahkan, tetapi jaringan distribusi berpotensi tetap berjalan dengan pola yang sama.
Di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya transparansi dari aparat penegak hukum mengenai sejauh mana penyelidikan dilakukan. Apabila memang terdapat dugaan terhadap pihak tertentu, publik menilai penting agar proses hukum berjalan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak didukung alat bukti yang cukup, penjelasan resmi juga diperlukan untuk menghindari berkembangnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi bukan sekadar memenuhi rasa ingin tahu masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Dalam perkara yang menyangkut potensi kerugian negara, akuntabilitas menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari setiap tahapan penyelidikan.
Di tengah berbagai pertanyaan tersebut, asas praduga tak bersalah tetap harus menjadi landasan utama. Setiap pihak yang namanya disebut dalam berbagai dugaan tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya alat bukti yang cukup, proses hukum yang sah, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kini perhatian masyarakat tertuju pada langkah lanjutan aparat penegak hukum. Apakah operasi pemberantasan rokok ilegal akan berhenti pada penyitaan barang bukti semata, atau berkembang menjadi pengungkapan menyeluruh terhadap jaringan distribusi beserta siapa pun yang terbukti bertanggung jawab, tanpa pandang bulu.
Jawaban atas pertanyaan tersebut pada akhirnya akan menjadi ukuran sejauh mana komitmen penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal secara menyeluruh, bukan sekadar memutus rantai di permukaan, melainkan menyentuh akar persoalan yang selama ini dinilai masih sulit terungkap.
