Batam -Sidiksaiber ] Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan pentingnya peran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Hal tersebut disampaikan Sudaryono usai menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HKTI Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Senin (29/6/2026).
Dalam pelantikan tersebut, kepengurusan baru DPD HKTI Kepri periode 2026–2031 resmi dipimpin oleh Nyanyang Haris Pratamura.
Menurut Sudaryono, HKTI memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani di lapangan.
Dengan peran tersebut, berbagai program strategis pemerintah di sektor pertanian diharapkan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“HKTI merupakan mitra pemerintah. Tugas kita bersama adalah meningkatkan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Sudaryono.
Ia menegaskan tantangan ketahanan pangan ke depan membutuhkan kolaborasi kuat dari seluruh elemen, termasuk organisasi petani, pemerintah daerah, dan kementerian teknis.
“Khusus di Kepulauan Riau, HKTI harus mampu mengawal berbagai program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Pertanian Jadi Sektor Prioritas
Sudaryono menjelaskan pemerintah terus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Fokus utama diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan sektor pertanian.
Menurut dia, sektor pertanian masih menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan ketersediaan pangan.
Karena itu, dukungan terhadap petani harus diperkuat melalui kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
Berbagai kebutuhan petani seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan jaringan irigasi, hingga peningkatan produktivitas lahan menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pemerintah ingin setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama,” kata Sudaryono.
HKTI Didorong Aktif Serap Aspirasi Petani
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara petani dan pemerintah.
Ia meminta HKTI tidak hanya menjadi organisasi formal, tetapi juga aktif mengadvokasi kepentingan petani serta menyerap aspirasi dari lapangan.
Menurut dia, berbagai persoalan yang dihadapi petani harus dapat segera diketahui agar solusi bisa dirumuskan secara cepat dan tepat.
“Kami ingin persoalan-persoalan yang dihadapi petani bisa cepat diketahui dan dicarikan solusinya. HKTI harus menjadi organisasi yang aktif mengadvokasi kepentingan petani,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, juga terus memperkuat upaya peningkatan produksi pangan nasional melalui optimalisasi lahan pertanian yang ada serta pembukaan lahan baru di sejumlah wilayah potensial.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung target swasembada pangan nasional.
HKTI Kepri Fokus Kembangkan Komoditas Strategis
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan kepengurusan baru periode 2026–2031 akan fokus mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut Nyanyang, meskipun Kepulauan Riau dikenal sebagai wilayah kepulauan, daerah tersebut tetap memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian.
Namun, pembangunan pertanian di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda, terutama dalam aspek distribusi, logistik, dan efisiensi rantai pasok.
HKTI Kepri akan fokus pada pengembangan komoditas strategis yang mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komoditas tersebut meliputi sayur-mayur, telur, ayam, serta berbagai hasil hortikultura lainnya.
“Kami akan fokus mengembangkan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti sayur-mayur, telur, ayam, serta berbagai hasil hortikultura,” kata Nyanyang.
Ia menambahkan, program tersebut akan disinergikan dengan berbagai agenda pemerintah lainnya, termasuk Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Tantangan Pertanian di Kepulauan Riau
Nyanyang menilai tantangan pertanian di Kepulauan Riau tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi.
Masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari ketersediaan pupuk, akses pasar, hingga penguatan kelembagaan petani.
Selain itu, tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan juga berdampak terhadap efisiensi distribusi hasil pertanian.
Biaya logistik yang tinggi menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing hasil pertanian daerah.
Karena itu, HKTI Kepri berkomitmen memperkuat pendampingan, advokasi, dan kolaborasi dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“HKTI berperan sebagai penghubung. Kami menyerap aspirasi dari bawah untuk disampaikan ke pemerintah pusat, sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan baik di daerah,” ujar Nyanyang.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, HKTI Kepulauan Riau diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan sektor pertanian daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
